Artikel

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019

14 Agustus 2019 21:28:00  Administrator  165 Kali Dibaca  Berita Desa

Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemilihan Kepala Desa dengan regulasi terbaru merujuk pada UU. Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten, memiliki keunikan dan berbeda jauh dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya.

Paling tidak ada 5 hal yang baru dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :

Pertama, Dari segi waktu, Pilkades dilaksanakan serentak satu kali atau dapat bergelombang (Permendagri 112 Pasal 2). Secara bertahap jadwal Pilkades diarahkan untuk dapat dilaksanakan serentak keseluruhan di tiap kabupaten. Manfaat dari pelaksanaan Pilkades serentak adalah kemandirian dan minim intervensi (politik) dari wilayah lain karena sama-sama melaksanakan Pilkades.

Kedua, Dari segi jumlah calon, ada pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa. Minimal 2 calon dan Maksimal 5 calon Permendagri Pasal 112 Pasal 23). Jika hanya ada satu calon, pemilihan ditunda dan dikutsertakan dalam Pilkades serentak berikutnya. Jika calon lebih dari 5, dilakukan seleksi sehingga calon manjadi maksimal 5 orang.

Ketiga, Dari segi Lokasi Pemilihan (pencoblosan), diarahkan untuk dilakukan per TPS (walaupun terbuka untuk di satu lokasi) (Permendagri 112 Pasal 35). Manfaat dari dilaksanakannya Pilkades per TPS (tersebar) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, biaya lebih murah (mendekatkan pemilih dengan lokasi pemilihan dan meminimalisir gesekan antar pendukung.

Keempat, Dari segi biaya, Pilkades sekarang dibiayai oleh Pemerintah (Kabupaten dan Desa) (Permendagri 112 Pasal 48 ayat (1) dan (2)., Calon dilarang diminta sumbangan untuk alasan apapun. Jikapun ada pihak ketiga yang akan memberikan bantuan/sumbangan, secara aturan harus masuk dulu APBDes.

Kelima, Pengisian kekosongan, Jika terjadi Kepala Desa berhalangan tetap, maka penggantinya dipilih melalui musyawarah desa dengan unsur perwakilan dari setiap elemen masyarakat sesuai peraturan perundang2an.

Penguatan legitimasi dukungan masyarakat, dikuatkan dengan batas minimal partisipasi pemilih 50 persen tambah 1 (satu), pemilihan kepala desa di anggap sah. Jika kurang dari 50+1, maka pilkades dianggap gagal dan kembali diikutsertakan dalam Pilkades serentak berikutnya.

Besar harapan kita sebagai masyarakat, dari proses yang demikian murah secara biaya dan demokratis secara politik dapat menghasilkan Kepala Desa yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Semoga.

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CICALENGKA
DISKOMINFO
PPID
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Kp. Cicalengka-Sindangwangi KM 4 No. 96 Dampit -Cicalengka 40395
Desa : Dampit
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:260
    Total Pengunjung:134.463
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:202.180.16.2
    Browser:Tidak ditemukan